Kampanye & operasi
823.236 TPS, dan siapa yang menjaganya
Jawa Barat sendiri punya 140.457 TPS. Pilkada memakai lebih sedikit, sekitar 54 dari setiap 100 TPS Pemilu, karena satu TPS Pilkada boleh melayani 600 pemilih.

Penetapan terakhir KPU untuk Pemilu 2024 mencatat 820.161 TPS di dalam negeri dan 3.075 tempat pemungutan melalui TPSLN, kotak suara keliling (KSK), dan pos di luar negeri: total 823.236. Keputusan KPU 1760/2023 mengubah angka luar negeri dari 3.059 menjadi 3.075, tanpa mengubah jumlah pemilih. Batas 300 pemilih per TPS berlaku untuk TPS dalam negeri. Setiap TPS juga tempat suara dihitung pertama kali, di depan saksi yang hadir, dan tempat selisih sekecil 26 suara bisa bermula.
Pilkada: lebih sedikit TPS, lebih banyak pemilih per TPS
Pilkada 27 November 2024 memakai batas 600 pemilih per TPS. Di 25 provinsi yang SK DPT Pilkada-nya terbit di JDIH, jumlah TPS Pilkada rata-rata 0,536 kali TPS Pemilu. Rasionya berbeda jauh, dari 0,484 di Jawa Tengah sampai 0,721 di Papua Barat Daya. Penyebabnya mekanisme pembentukan TPS: TPS dibentuk per desa, dan desa kecil tetap butuh satu TPS di kedua siklus.
Hitung saksinya
Honor saksi di pasar 2024 berkisar Rp200–350 ribu, naik dari Rp100–250 ribu pada 2019, menurut pemberitaan yang dihimpun riset proses pemilu JARING. Satu partai menghitung kebutuhan minimalnya Rp165 miliar untuk 823 ribu TPS dengan dua saksi berhonor Rp100 ribu. Angka itu belum termasuk pelatihan, konsumsi, dan koordinator.

Prediksi 2031Proyeksi, bukan hasil
Berapa TPS pada pemilu daerah 2031?
Pemilu daerah pertama sesudah pemisahan, paling cepat Oktober 2031, akan memilih kepala daerah dan DPRD sekaligus. Kalau batas pemilih per TPS mengikuti Pilkada 2024, jumlah TPS-nya jauh di bawah Pemilu. Kalau DPRD ikut, KPU bisa memilih batas yang lebih rendah. Geser rasionya.
- TPS Pemilu tumbuh 6% sampai 2031, sejalan dengan pertumbuhan DPT sekitar 1,2% per tahun.
- Satu siklus, dua saksi per TPS, tanpa cadangan.
- Rasio 0,536 berasal dari 25 provinsi; 13 provinsi tidak menerbitkan SK DPT Pilkada di JDIH.
Pertanyaan yang menggantung
Kalau tidak satu partai pun sanggup menaruh saksi di semua TPS, siapa yang menjaga suara di TPS yang tidak didatangi saksi mana pun?
Formulir hasil tetap ditandatangani dan difoto. Pertanyaannya adalah siapa yang membandingkan foto itu dengan rekap di atasnya.
Tebakan Anda?
Lanjutkan dari sini
Sumber & metode (4)
- Keputusan KPU 1413/2023 Lampiran I dan rekap Bawaslu: TPS dalam negeri per kab/kota.
data/tps-2024.js. Total nasional dan luar negeri: Keputusan KPU 1760/2023, lampiran hlm. 5–6, perubahan atas Keputusan KPU 857/2023. Total awal 823.220 direvisi menjadi 823.236; angka dalam negeri tetap 820.161. - SK penetapan DPT Pilkada 2024 KPU provinsi dan kab/kota (JDIH):
data/pilkada-2024.js; analisis rasio diriset/tps-pilkada/README.md. - Honor saksi dan kalkulasi Rp165 miliar:
riset/proses-pemilu/README.md(pemberitaan dan pernyataan satu partai). - Kelengkapan rekap per kecamatan:
riset/adu-suara-kecamatan/README.md(status riset, belum layak terbit).
Analisa berikutnya
Kampanye & operasi
plafon belanja kampanye Pilgub Banten 2024
median plafon per pemilih, 105 kab/kota
plafon per pemilih Pilgub Jawa Barat, terendah di data
Pilkada punya plafon belanja. Pemilu tidak.
KPU Banten membatasi belanja kampanye Pilgub 2024 sampai Rp917,8 miliar. Untuk Pemilu DPR, undang-undang hanya membatasi sumbangan, tidak membatasi pengeluaran.
4 menit2 kartu data
Kampanye & operasi
rata-rata pengeluaran kandidat kepala daerah 2024
kandidat yang melaporkan pengeluaran terkait mahar politik
responden di balik klaim "sampai 45% anggaran untuk cetak dan kirim"
Rp27,4 miliar untuk menang
Survei LP3ES terhadap 478 kandidat kepala daerah mencatat pengeluaran rata-rata sekitar Rp20 miliar, dan Rp27,4 miliar untuk pemenang. Angka biaya politik lain yang beredar berdiri di atas sampel yang jauh lebih kecil.
4 menit2 kartu data
Kampanye & operasi
suara kolom kosong di Kota Pangkal Pinang
pilkada bercalon tunggal di data JARING
kolom kosong di Pasangkayu, tertinggi kedua
Ketika lawan terkuat adalah kolom kosong
Di Kota Pangkal Pinang, kolom kosong mengalahkan satu-satunya pasangan calon dengan 58,0 persen suara. Dari 24 pilkada bercalon tunggal di data JARING, itu satu-satunya kemenangan.
4 menit2 kartu data