Kampanye & operasi
Pilkada punya plafon belanja. Pemilu tidak.
KPU Banten membatasi belanja kampanye Pilgub 2024 sampai Rp917,8 miliar. Untuk Pemilu DPR, undang-undang hanya membatasi sumbangan, tidak membatasi pengeluaran.
Setiap pasangan calon kepala daerah pada 2024 bekerja di bawah plafon belanja yang ditetapkan KPU daerahnya. Caleg DPR yang berkampanye di dapil yang sama, sepuluh bulan sebelumnya, tidak punya plafon sama sekali.
Plafon tidak dihitung dengan rumus. KPU daerah menyusunnya dari metode kampanye, volume kegiatan, perkiraan peserta, standar biaya daerah, cakupan wilayah, kondisi geografis, dan logistik. Karena itu satu pemilih di Jawa Barat "bernilai" Rp4.188 dalam plafon Pilgub, sementara di Papua Barat Rp249.667.
Di tingkat kabupaten/kota, median dari 105 daerah yang DPT-nya cocok adalah Rp103.563 per pemilih. Rentangnya lebar, dari Rp17.596 di Kabupaten Bandung sampai Rp919.438 di Kota Bontang. Empat angka yang lebih ekstrem (Tambrauw dan Payakumbuh di atas, Tegal dan Cilacap di bawah) membawa catatan di datanya sendiri karena belum dibaca ulang dari SK-nya, jadi tidak dipakai sebagai ujung rentang.
Kalau plafon hanya ada di satu jenis pemilihan, angka belanja dari jenis yang lain tidak punya pembanding.
Prediksi 2031Proyeksi, bukan hasil
Plafon pemilu daerah 2031
Plafon 2031 akan ditetapkan ulang oleh KPU daerah. Kalau metodenya sama dan biaya naik mengikuti inflasi, besarnya kira-kira seperti di bawah.
- Metode penyusunan plafon tidak berubah.
- Semua komponen biaya naik dengan laju yang sama.
- Pemilu daerah 2031 memakai plafon untuk kepala daerah; DPRD tetap tanpa plafon kecuali undang-undang berubah.
Pertanyaan yang menggantung
Kalau Pemilu tidak membatasi pengeluaran dan Pilkada membatasinya, di pemilu mana uang lebih menentukan hasil, dan bagaimana kita akan tahu?
Laporan dana kampanye ada untuk keduanya. Yang berbeda adalah garis yang bisa dilanggar.
Tebakan Anda?
Lanjutkan dari sini
Sumber & metode (3)
- Keputusan KPU provinsi dan kab/kota tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye Pilkada 2024, jdih.kpu.go.id.
data/batas-kampanye-2024.js, metode panen diriset/batas-kampanye/README.md. - UU 10/2016 Pasal 74; UU 7/2017 Pasal 331.
- DPT Pilgub:
data/pelajaran-2024/hasil.json; DPT Pilkada kab/kota:data/pilkada-2024.js.
Analisa berikutnya
Kampanye & operasi
rata-rata pengeluaran kandidat kepala daerah 2024
kandidat yang melaporkan pengeluaran terkait mahar politik
responden di balik klaim "sampai 45% anggaran untuk cetak dan kirim"
Rp27,4 miliar untuk menang
Survei LP3ES terhadap 478 kandidat kepala daerah mencatat pengeluaran rata-rata sekitar Rp20 miliar, dan Rp27,4 miliar untuk pemenang. Angka biaya politik lain yang beredar berdiri di atas sampel yang jauh lebih kecil.
4 menit2 kartu data
Kampanye & operasi
TPS dalam negeri, Pemilu 2024 (ditambah 3.075 di luar negeri)
rasio TPS Pilkada terhadap Pemilu, 25 provinsi
kalkulasi minimal honor 2 saksi di semua TPS, Rp100 ribu
823.236 TPS, dan siapa yang menjaganya
Jawa Barat sendiri punya 140.457 TPS. Pilkada memakai lebih sedikit, sekitar 54 dari setiap 100 TPS Pemilu, karena satu TPS Pilkada boleh melayani 600 pemilih.
5 menit3 kartu data
Kampanye & operasi
suara kolom kosong di Kota Pangkal Pinang
pilkada bercalon tunggal di data JARING
kolom kosong di Pasangkayu, tertinggi kedua
Ketika lawan terkuat adalah kolom kosong
Di Kota Pangkal Pinang, kolom kosong mengalahkan satu-satunya pasangan calon dengan 58,0 persen suara. Dari 24 pilkada bercalon tunggal di data JARING, itu satu-satunya kemenangan.
4 menit2 kartu data