Kampanye & operasi
Rp27,4 miliar untuk menang
Survei LP3ES terhadap 478 kandidat kepala daerah mencatat pengeluaran rata-rata sekitar Rp20 miliar, dan Rp27,4 miliar untuk pemenang. Angka biaya politik lain yang beredar berdiri di atas sampel yang jauh lebih kecil.
Berapa biaya menjadi kepala daerah? Survei LP3ES bersama KITLV Leiden, Universitas Diponegoro, dan UGM, terbit Juni 2026, bertanya langsung kepada 478 kandidat Pilkada 2024. Jawaban rata-ratanya sekitar Rp20 miliar. Kandidat yang menang rata-rata membelanjakan Rp27,4 miliar.
Hampir separuh dana itu berasal dari kekayaan pribadi atau keluarga. Sebanyak 87,8 persen kandidat melaporkan pengeluaran yang terkait mahar politik. Dan menurut survei yang sama, 41,3 persen anggaran kampanye Pilkada 2024 dipakai untuk membeli suara, praktik yang dilarang undang-undang.
Membaca angka biaya dengan benar
- "Rata-rata Rp5 miliar" untuk caleg DPR berasal dari tujuh responden wawancara WFD. Rentangnya Rp200 juta sampai Rp160 miliar, jelas memuat pencilan.
- "Sampai 45 persen untuk cetak dan kirim" berasal dari satu responden. Kata "sampai" berarti batas atas, bukan rata-rata.
- "±Rp20 miliar" dari LP3ES adalah satu-satunya angka di daftar ini yang bersandar pada survei ratusan kandidat. Tetap bukan sensus, dan hanya untuk Pilkada.
Keduanya kredibel. Tidak satu pun sensus.
Catatan riset proses pemilu JARING tentang WFD dan LP3ES
Prediksi 2031Proyeksi, bukan hasil
Berapa biaya menang pada pemilu daerah 2031?
Kalau pola 2024 bertahan dan biaya naik mengikuti inflasi, angka rata-rata dan angka pemenang akan bergerak seperti di bawah. Kartu ini tidak memperhitungkan kemungkinan biaya naik lebih cepat karena pemilu daerah digabung dengan DPRD.
- Angka 2024 dari survei LP3ES berlaku rata untuk semua daerah.
- Semua pos biaya naik dengan laju yang sama.
- Tidak memperhitungkan penggabungan dengan DPRD atau perubahan aturan dana kampanye.
Pertanyaan yang menggantung
Kalau pemenang rata-rata membelanjakan Rp27,4 miliar, siapa yang sebenarnya bisa mencalonkan diri pada 2031?
Hampir separuh dana berasal dari kekayaan pribadi atau keluarga. Angka itu bercerita tentang siapa yang masuk arena, sebelum bercerita tentang siapa yang menang.
Tebakan Anda?
Lanjutkan dari sini
Sumber & metode (3)
- LP3ES/KITLV Leiden/Undip/UGM, "The Price of Power" (Juni 2026), survei 478 kandidat kepala daerah. lp3es.or.id.
- Prihatini & Wardani, WFD/costofpolitics (2025). PDF.
- Himpunan 24 angka dan caveat-nya:
riset/proses-pemilu/README.md.
Analisa berikutnya
Kampanye & operasi
suara kolom kosong di Kota Pangkal Pinang
pilkada bercalon tunggal di data JARING
kolom kosong di Pasangkayu, tertinggi kedua
Ketika lawan terkuat adalah kolom kosong
Di Kota Pangkal Pinang, kolom kosong mengalahkan satu-satunya pasangan calon dengan 58,0 persen suara. Dari 24 pilkada bercalon tunggal di data JARING, itu satu-satunya kemenangan.
4 menit2 kartu data
Kampanye & operasi
TPS dalam negeri, Pemilu 2024 (ditambah 3.075 di luar negeri)
rasio TPS Pilkada terhadap Pemilu, 25 provinsi
kalkulasi minimal honor 2 saksi di semua TPS, Rp100 ribu
823.236 TPS, dan siapa yang menjaganya
Jawa Barat sendiri punya 140.457 TPS. Pilkada memakai lebih sedikit, sekitar 54 dari setiap 100 TPS Pemilu, karena satu TPS Pilkada boleh melayani 600 pemilih.
5 menit3 kartu data
Kampanye & operasi
plafon belanja kampanye Pilgub Banten 2024
median plafon per pemilih, 105 kab/kota
plafon per pemilih Pilgub Jawa Barat, terendah di data
Pilkada punya plafon belanja. Pemilu tidak.
KPU Banten membatasi belanja kampanye Pilgub 2024 sampai Rp917,8 miliar. Untuk Pemilu DPR, undang-undang hanya membatasi sumbangan, tidak membatasi pengeluaran.
4 menit2 kartu data