Daftar pemilih kini 214 juta, dan hanya Jakarta yang menyusut

KPU menetapkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan (PDPB) tingkat nasional Semester I 2026 pada 20 Juli 2026: 214.354.667 pemilih, terdiri atas 212.406.069 di dalam negeri dan 1.948.598 di luar negeri. Jumlah itu 9.547.445 lebih banyak (+4,66 persen) daripada DPT Pemilu 2024. Daftar bertambah di 37 dari 38 provinsi. Satu-satunya yang berkurang adalah DK Jakarta, 18.162 pemilih lebih sedikit. Berapa bagian dari selisih itu yang berupa pemilih baru dan berapa yang berupa nama yang dicoret tidak dilampirkan dalam keputusan penetapan nasional, tidak disebut dalam rilis KPU RI tentang pleno itu, dan belum kami temukan di sumber lain yang kami buka hingga 10 Oktober 2026.

Tulisan ini memisahkan dua jenis angka. Angka BERLAKU adalah yang tercetak di keputusan dan peraturan KPU. Hitungan JARING adalah selisih, persen, porsi, dan rasio yang kami hitung dari angka resmi itu; keputusan dan peraturan KPU tidak menyatakannya. Pernyataan narasumber dan media diberi atribusi. Tulisan ini tidak memuat skenario atau proyeksi.

Apa yang berubah: angka resmi terbaru dan dua formulir yang diubah

Pada Senin, 20 Juli 2026, KPU menetapkan rekap itu dalam rapat pleno terbuka di kantornya, lalu menuangkannya dalam Keputusan KPU 264/2026 (BERLAKU). Lampirannya, formulir Model A-Rekap Nasional-PDPB, memuat 106.855.020 pemilih laki-laki dan 107.499.647 perempuan. Mereka tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.285 kecamatan, 83.737 desa/kelurahan, dan 131 perwakilan luar negeri.

Rekap sebelumnya, Semester II 2025, ditetapkan dengan Keputusan KPU 1119/2025 pada 17 Desember 2025 dan mencatat 211.865.861 pemilih. Dalam 215 hari di antara dua penetapan, daftar bertambah 2.488.806 pemilih, atau 1,17 persen (hitungan JARING; rilis KPU RI menyebut angka yang sama).

Tujuh hari sebelum pleno, pada 13 Juli 2026, PKPU 1/2026 diundangkan (ditetapkan 8 Juli 2026). Peraturan ini mengubah dua formulir dalam PKPU 1/2025 (BERLAKU). Yang pertama adalah rekap perubahan tingkat provinsi: kolom laki-laki, perempuan, dan jumlah diganti dengan jumlah pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan jumlah perbaikan data. Yang kedua adalah daftar perubahan pemilih luar negeri.

Kolom pemilih baru, TMS, dan perbaikan data sendiri bukan hal baru. Menurut PKPU 1/2025, formulir rekap perubahan tingkat kabupaten/kota dan tingkat nasional sudah memuatnya sejak 2025. Pasal 34 ayat (4) peraturan itu juga meminta rekap nasional dituangkan dalam dua formulir: A-Rekap Nasional-PDPB dan A-Rekap Perubahan Nasional-PDPB.

Lampiran Keputusan 264/2026 dan 1119/2025 yang diunggah di JDIH KPU hanya memuat formulir pertama, yang berisi jumlah laki-laki, perempuan, dan total. Rilis KPU RI tentang pleno itu (20 Juli 2026) memuat jumlah total, komposisi laki-laki dan perempuan, pemilih dalam dan luar negeri (lewat 131 PPLN), kenaikan 1,17 persen dari Semester II 2025, serta komposisi generasi dan disabilitas. Rilis itu tidak menyebut jumlah pemilih baru, TMS, atau perbaikan data tingkat nasional. Yang pasti: rincian pemilih baru dan TMS tingkat nasional tidak dilampirkan dalam keputusan penetapan Semester II 2025 maupun Semester I 2026.

Bukti dan konteks: di mana daftar bertambah

Pembanding terdekat adalah DPT Pemilu 2024, yang ditetapkan KPU pada 2 Juli 2023 dengan Keputusan KPU 857/2023. Keputusan 1760/2023 (28 Desember 2023) kemudian mengubahnya tanpa mengubah satu pun angka pemilih. Yang berubah hanya TPS luar negeri, dari 3.059 menjadi 3.075, sehingga total TPS menjadi 823.236. Cakupan kedua daftar sama, dalam dan luar negeri, dan rinciannya sama-sama per provinsi.

Dari 204.807.222 ke 214.354.667, daftar bertambah 9.547.445 pemilih, atau 4,66 persen, dalam 1.114 hari antara dua penetapan. Di dalam negeri tambahannya 4,60 persen, di luar negeri 11,32 persen (hitungan JARING).

Angka itu selisih bersih antara dua dokumen, bukan jumlah pemilih baru. Dua dokumen itu juga tidak sejenis. DPT Pemilu 2024 lahir dari tahapan pemilu yang melibatkan petugas pemutakhiran (Pantarlih). PDPB, menurut PKPU 1/2025, dikerjakan lewat pengolahan data hasil sinkronisasi, koordinasi, dan penyandingan data; peraturan itu tidak mengatur pencocokan dan penelitian menyeluruh oleh Pantarlih. Menurut rilis Humas KPU tentang pleno 20 Juli 2026, anggota KPU Betty Epsilon Idroos memastikan komitmen KPU untuk terus memutakhirkan data ganda, invalid, dan tidak padan "melalui kegiatan pencocokan dan penelitian yang berjenjang" dari KPU kabupaten/kota hingga KPU RI. Rilis itu tidak merinci bentuk dan cakupan kegiatan tersebut, dan teks PKPU 1/2025 tidak memuat istilah itu. Di luar teks peraturan, kami menemukan tiga KPU kabupaten/kota yang menjalankan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas). KPU Kota Balikpapan melakukannya pada 18–21 Mei 2026 atas 120 sampel data pemilih (siaran pers Bawaslu Kota Balikpapan), dan KPU Kota Surakarta pada 6–7 Mei 2026 di sejumlah kelurahan (rilis Bawaslu Kota Surakarta). KPU Kabupaten Belitung Timur melakukannya pada 26–27 Agustus 2026 di dua desa, sebagai tindak lanjut data dari Bawaslu (berita KPU RI). Apakah daerah lain melakukannya, dan dengan cakupan apa, belum kami ketahui. Karena itu, selisihnya mencampur perubahan penduduk dengan perbedaan cara menyusun daftar.

Dalam persen, Kepulauan Riau tumbuh paling cepat sejak DPT Pemilu 2024: +11,20 persen, atau 168.128 pemilih. Berikutnya Papua (+9,55 persen), Riau (+8,92 persen), Kalimantan Utara (+8,39 persen), dan Kalimantan Tengah (+6,92 persen). Di antara provinsi yang bertambah, yang paling lambat adalah Papua Pegunungan (+0,91 persen) dan Sulawesi Utara (+2,24 persen). Sebanyak 23 dari 38 provinsi tumbuh di atas laju dalam negeri nasional (hitungan JARING).

Dalam jumlah, Jawa Barat bertambah paling banyak: 2.045.091 pemilih, atau 21,42 persen dari seluruh tambahan. Jawa Barat, Jawa Timur (+1.100.164), Jawa Tengah (+1.042.616), Sumatera Utara (+506.170), dan Banten (+496.231) bersama-sama menyumbang 54,36 persen tambahan. Enam provinsi di Pulau Jawa menyumbang 49,74 persen tambahan, lebih kecil daripada porsinya dalam daftar (56,33 persen). Akibatnya, porsi Jawa turun tipis menjadi 56,04 persen.

DK Jakarta berkurang di ketiga perbandingan. Dari DPT Pemilu 2024 ke Semester II 2025 berkurang 13.655 pemilih (−0,17 persen), dan dalam semester terakhir berkurang 4.507 (−0,05 persen). Secara keseluruhan daftarnya turun dari 8.252.897 menjadi 8.234.735 (−18.162; −0,22 persen), dan porsinya dalam daftar nasional turun dari 4,03 menjadi 3,84 persen. Keputusan penetapan tidak menyebut sebabnya. Tanpa rincian pemilih baru dan TMS per provinsi, sebab itu belum bisa dibaca dari angka ini.

Dalam semester terakhir, urutannya bergeser. Papua tumbuh 5,46 persen (+41.291 pemilih), lebih cepat dari provinsi lain mana pun, disusul Papua Selatan (+2,47 persen) dan Maluku Utara (+2,26 persen). Jawa Barat tetap menyumbang paling banyak: 664.262 pemilih, atau 26,69 persen dari tambahan semester itu. Separuh provinsi, 19 dari 38, tumbuh di atas laju dalam negeri nasional semester itu (+1,16 persen).

Ini bacaan kami, bukan isi dokumen: pada provinsi dengan daftar kecil, perubahan beberapa puluh ribu pemilih sudah menghasilkan persen yang besar, ke atas maupun ke bawah. Ukuran daftar tidak menjelaskan urutannya: provinsi berdaftar kecil juga ada di dasar urutan sejak DPT Pemilu 2024, seperti Papua Pegunungan (+0,91 persen), Papua Barat (+2,46 persen), dan Papua Barat Daya (+2,81 persen), sementara Kepulauan Riau dan Riau, yang daftarnya jutaan, ada di tiga teratas. Satu semester belum cukup untuk menyebut kenaikan Papua sebagai tren.

Ada titik ketiga di antara dua dokumen itu, yaitu DPT Pilkada 27 November 2024. Dataset Open Data KPU mencatat 203.657.354 pemilih, semuanya di dalam negeri karena Pilkada tidak punya pemilih luar negeri. Angka itu 600.606 (0,30 persen) di atas DPT Pemilu 2024 dalam negeri. PDPB Semester I 2026 dalam negeri lalu berada 8.748.715 (4,30 persen) di atasnya (hitungan JARING).

Karena cakupannya berbeda, perbandingan dengan DPT Pilkada harus dalam negeri dengan dalam negeri. Data DPT Pilkada per provinsi di Atlas Demografi JARING baru mencakup 23 dari 38 provinsi, jadi tulisan ini tidak membuat peringkat provinsi terhadap Pilkada.

PKPU 1/2025 Pasal 1 angka 13 menyebut PDPB memperbarui data pemilih "berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir". Keputusan penetapan Semester II 2025 dan Semester I 2026 tidak menyebut DPT mana yang menjadi dasarnya. Karena itu, DPT Pemilu 2024 di tulisan ini dipakai sebagai pembanding, bukan sebagai titik berangkat PDPB.

Daftar luar negeri tumbuh lebih cepat daripada dalam negeri: dari 1.750.474 pemilih di 128 perwakilan menjadi 1.948.598 di 131 perwakilan (+11,32 persen). Komposisinya juga bergerak. Di DPT Pemilu 2024 ada 133,01 pemilih perempuan untuk setiap 100 laki-laki di luar negeri. Pada Semester II 2025 rasionya 148,12, lalu turun menjadi 131,22 pada Semester I 2026.

Dalam satu semester terakhir, pemilih luar negeri laki-laki bertambah 80.782 (+10,60 persen), sedangkan pemilih perempuan berkurang 22.791 (−2,02 persen). Transkripsi lampiran sudah kami adu: laki-laki ditambah perempuan sama dengan total di tiap baris, dan baris total cocok. Jadi angkanya terbaca benar. Sebabnya tidak tercantum di dokumen, dan kami tidak menafsirkannya.

Secara nasional jumlahnya hampir setara: 100,36 perempuan per 100 laki-laki di DPT Pemilu 2024, 100,66 pada Semester II 2025, dan 100,60 pada Semester I 2026. Di ketiga titik, perempuan lebih banyak di 15 dari 38 provinsi. Pada Semester I 2026, rasio terendah ada di Papua Pegunungan (86,94) dan Papua Tengah (89,59), sedangkan yang tertinggi di Sulawesi Selatan (105,43) dan DI Yogyakarta (105,30).

Mengapa relevan: bahan awal daftar pemilih berikutnya

Undang-undang menempatkan daftar yang dimutakhirkan secara berkelanjutan di awal pemutakhiran untuk pemilu berikutnya (BERLAKU):

KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.

UU 7/2017 Pasal 204 ayat (1), hlm. -139-

Dalam tahapan pemilu, pemutakhiran itu dibantu Pantarlih, PPS, dan PPK (Pasal 204 ayat (3)), dan hasilnya menjadi bahan daftar pemilih sementara (ayat (5)). Pemerintah juga memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap enam bulan sebagai bahan tambahan (Pasal 201 ayat (8)). Bacaan kami atas pasal-pasal itu: daftar berkelanjutan adalah bahan awal DPT berikutnya, bukan DPT itu sendiri.

Cara menyusun daftar berkelanjutan diatur PKPU 1/2025 (BERLAKU). Bahannya adalah DPT terakhir, data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap enam bulan, data instansi terkait, dan laporan masyarakat (Pasal 10 ayat (2)). Kegiatan KPU kabupaten/kota terdiri atas pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran, dan rekapitulasi (Pasal 14); pemutakhirannya berupa penyandingan data hasil sinkronisasi, hasil koordinasi, dan laporan masyarakat (Pasal 17 ayat (1)). Teks peraturan itu tidak memuat kata "pencocokan", "coklit", atau "Pantarlih". Coklit terbatas yang kami temukan di Kota Balikpapan, Kota Surakarta, dan Kabupaten Belitung Timur (lihat bagian sebelumnya) tidak kami temukan dasar aturannya di teks PKPU 1/2025.

KPU kabupaten/kota melakukannya paling sedikit setiap tiga bulan, sedangkan KPU provinsi dan KPU paling sedikit setiap enam bulan (Pasal 9 ayat (2)). Pemilih dicoret (TMS) bila meninggal, ganda, di bawah umur, pindah domisili, menjadi anggota TNI atau Polri, berstatus WNA, atau dicabut hak politiknya (Pasal 17 ayat (2)). Pemilih baru adalah yang genap 17 tahun atau sudah/pernah kawin, anggota TNI/Polri yang beralih status menjadi sipil, mantan terpidana yang hak politiknya pulih, dan yang pindah masuk (ayat (3)).

Hari pemungutan suara Pemilu 2029 dan tanggal mulai tahapannya belum ditetapkan. Sampai saat itu, rekap semesteran inilah angka resmi terbaru tentang jumlah pemilih per provinsi. Daftar ini juga tidak untuk satu hari pemilihan saja. Sejak Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, pemilu DPR, DPD, dan Presiden terpisah dari pemilu DPRD dan kepala daerah; jendelanya dihitung di 2029, lalu 2031 atau 2032.

Bagi yang merencanakan kerja lapangan, jumlah TPS dan saksi Pemilu 2024 per provinsi dibahas di 823.236 TPS, dan siapa yang menjaganya. Komposisi generasi pemilih dibahas di Enam dari sepuluh pemilih adalah Gen Z atau milenial dan Gen Z bisa menjadi generasi pemilih terbesar pada 2029. Tulisan ini hanya membaca ukuran dan sebaran daftar.

Yang belum dapat disimpulkan

• Sebab pertumbuhan. Tambahan 9.547.445 adalah selisih bersih. Berapa yang pemilih pemula, anggota TNI/Polri yang beralih status menjadi sipil, atau pindah masuk, dan berapa yang dicoret karena meninggal, ganda, atau pindah, tidak dilampirkan dalam keputusan nasional. Contoh rincian baru terlihat di tingkat kabupaten/kota, dan hanya lewat media. Menurut Tangsel Pos (2 Oktober 2026), rekap triwulan III Kota Tangerang Selatan mencatat 12.765 potensi pemilih baru, 4.990 TMS, dan 5.085 perbaikan data, dengan total 1.112.756 pemilih. Satu kota tidak bisa dijadikan gambaran nasional.
• Apakah angka ini DPT 2029. Bukan. PKPU 1/2025 tidak mengatur pencocokan dan penelitian menyeluruh seperti dalam tahapan. Rilis Humas KPU RI menyebut komitmen pencocokan dan penelitian berjenjang, tanpa merinci cakupannya; coklit terbatas yang kami temukan di Kota Balikpapan menyasar 120 sampel, di Kota Surakarta dilakukan di sejumlah kelurahan, dan di Kabupaten Belitung Timur di dua desa; praktik di daerah lain belum kami ketahui. Menurut UU 7/2017 yang berlaku, DPT untuk Pemilu 2029 disusun dalam tahapan dengan Pantarlih, PPS, dan PPK. RUU Pemilu yang sedang disusun bisa mengubah aturan itu (lihat Dua puluh bulan, dihitung mundur).
• Mengapa DK Jakarta menyusut. Keputusan penetapan hanya memuat jumlah. Rincian per provinsi menurut kolom baru PKPU 1/2026 tidak dilampirkan dalam keputusan nasional.
• Mengapa komposisi pemilih luar negeri berayun. Rasio perempuan per 100 laki-laki naik dari 133,01 ke 148,12, lalu turun ke 131,22. Dokumen tidak menyebut sebabnya.
• DPT mana yang menjadi dasar PDPB sesudah Pilkada 2024. PKPU 1/2025 menyebut "DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir"; keputusan penetapan tidak menyebut pilihannya.
• Peringkat provinsi terhadap DPT Pilkada. Data per provinsi yang kami pegang baru mencakup 23 dari 38 provinsi. Sisanya belum diketahui, bukan nol.

Indikator yang dipantau

• Rekap triwulan III kabupaten/kota, yang dijadwalkan awal Oktober 2026 menurut jadwal yang dimuat KPU Provinsi Papua Pegunungan. Sebagian sudah diplenokan sejak akhir September, misalnya Kota Makassar pada 29 September dan Kota Tangerang Selatan pada 1 Oktober.
• Rekap triwulan IV (akhir Desember 2026) dan rekap nasional Semester II 2026, yang diperkirakan Desember dan belum ditetapkan. Ini rekap nasional pertama sesudah formulir provinsi memuat kolom pemilih baru, TMS, dan perbaikan data. Yang perlu dicek: apakah lampiran keputusan nasionalnya memuat formulir A-Rekap Perubahan Nasional-PDPB.
• Arah DK Jakarta dan Papua di rekap berikutnya: apakah Jakarta tetap menyusut, dan apakah tambahan Papua dalam satu semester berulang.
• Pemilih luar negeri menurut jenis kelamin dan jumlah perwakilan (131 pada Semester I 2026).
• Data kependudukan semesteran dari pemerintah, bahan tambahan pemutakhiran menurut UU 7/2017 Pasal 201 ayat (8).
• Hari pemungutan suara 2029 dan PKPU tahapan, yang menandai mulainya pemutakhiran dengan Pantarlih. Hitungan batas awal tahapannya ada di Dua puluh bulan, dihitung mundur.