Hampir separuh suara DPD jatuh di luar empat besar

Pemilu 2024 mengisi 152 kursi DPD, empat untuk setiap provinsi, dari 669 calon. Empat calon dengan suara terbanyak di tiap provinsi mengumpulkan 51,89 persen suara sah DPD. Sisanya, 66.146.121 suara atau 48,11 persen, jatuh ke calon di luar empat besar itu.

Aturannya pendek. Menurut UU 7/2017, daerah pemilihan DPD adalah provinsi (Pasal 197), setiap provinsi mendapat 4 kursi (Pasal 196), dan pemilunya memakai sistem distrik berwakil banyak (Pasal 168 ayat (3)). Pemilih memilih satu calon perseorangan. Calon dengan suara terbanyak pertama sampai keempat di provinsi itu menjadi calon terpilih (Pasal 423 ayat (1)). Kursi tidak dibagi menurut porsi suara; yang menentukan hanya urutan.

Jumlah calonnya berbeda jauh antarprovinsi: 8 di Sulawesi Utara, 54 di Jawa Barat, dengan median 16,5. Secara nasional ada 4,40 calon untuk setiap kursi. Kartu berikut menampilkan suara semua calon di satu provinsi, diurut dari yang terbanyak, tanpa nama.

Dari Riau sampai Yogyakarta

Di 15 dari 38 provinsi, empat suara terbanyak tidak mencapai separuh suara sah. Sebaran terlebar ada di Riau: 29 calon, dan empat teratas hanya meraih 29,52 persen. Di ujung lain, DI Yogyakarta punya sembilan calon dan empat teratas menghimpun 85,67 persen.

Ukuran yang lebih ringkas adalah calon efektif: satu dibagi jumlah kuadrat porsi suara semua calon. Rumusnya sama dengan jumlah partai efektif di artikel Dua puluh tahun, pintu Senayan makin sempit, hanya saja di sini dihitung atas suara calon. Angkanya menjawab pertanyaan “suara provinsi ini setara dengan berapa calon yang sama kuat?” Riau 20,63, DI Yogyakarta 4,66, dan median 38 provinsi 9,88.

Di Jawa Barat, calon peringkat keempat masuk dengan 1.168.837 suara, hanya 4,92 persen suara sah provinsi itu. Di 21 provinsi, peringkat keempat meraih kurang dari 10 persen suara sah. Jumlah ini kebetulan sama dengan jumlah provinsi yang kursi keempatnya diputus selisih di bawah satu poin (dibahas di bawah), tetapi daftar provinsinya tidak sama.

Provinsi dengan lebih banyak calon cenderung punya suara yang lebih tersebar: korelasi peringkat (Spearman) antara jumlah calon dan calon efektif adalah 0,78 di 38 provinsi. Sebagian hubungan ini mekanis, karena setiap calon tambahan membuka ruang untuk porsi yang lebih kecil. Korelasi ini tidak menunjukkan bahwa banyaknya calon menyebabkan suara tersebar.

Kursi keempat yang tipis

Kursi terakhir di tiap provinsi adalah kursi keempat, dan di banyak provinsi ia diputus dengan selisih kecil. Di Sulawesi Tenggara, peringkat keempat meraih 94.530 suara dan peringkat kelima 94.166. Selisihnya 364 suara, 0,03 poin persen dari 1.407.207 suara sah. Kalimantan Utara diputus 664 suara, Maluku 1.030, Nusa Tenggara Timur 1.295.

Di 21 dari 38 provinsi, selisih peringkat keempat dan kelima kurang dari 1 poin persen suara sah; di 13 provinsi kurang dari 10.000 suara. Tidak satu pun seri. Karena itu aturan pemutus seri dalam Pasal 423 ayat (2) UU 7/2017, yang memenangkan calon dengan dukungan lebih merata di kabupaten/kota, tidak terpakai pada 2024.

Di Sulawesi Tenggara, kursi keempat DPD diputus 364 suara dari 1.407.207 suara sah.

Dihitung dari Keputusan KPU 360/2024 Lampiran IV

Dari empat suara terbanyak ke 152 anggota

Peringkat suara belum tentu sama dengan daftar orang yang dilantik. Keputusan KPU 1207/2024 tanggal 25 Agustus 2024 menetapkan calon terpilih DPD berdasarkan nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai keempat. JARING mencocokkan lampirannya dengan data suara: di 38 dari 38 provinsi, keempat calon terpilih adalah empat suara terbanyak, dan calon pengganti antarwaktu adalah peringkat 5 sampai 8.

Sebelum pelantikan, yang menurut pemberitaan ANTARA berlangsung 1 Oktober 2024, lima provinsi berganti satu calon terpilih. Keputusan KPU 1209/2024 mengganti calon peringkat keempat di Maluku yang mengundurkan diri. Keputusan KPU 1389/2024 tanggal 25 September 2024 mengganti peringkat pertama di Lampung dan Jawa Tengah serta peringkat ketiga di Jambi, ketiganya mengundurkan diri, dan peringkat ketiga di Papua, yang meninggal dunia. Kelimanya digantikan calon peringkat kelima. Di Maluku, kursi keempat yang semula diputus 1.030 suara akhirnya diisi calon peringkat kelima itu.

Karena itu artikel ini menulis “empat suara terbanyak”, bukan “anggota DPD yang dilantik”. Ke-152 calon terpilih per 25 September 2024 meraih 49,84 persen suara sah DPD, sedikit di bawah 51,89 persen milik empat suara terbanyak. Penggantian sesudah pelantikan tidak diperiksa.

Sumatera Barat memilih dua kali

Angka Sumatera Barat berasal dari pemungutan suara ulang. Pada 14 Februari provinsi itu punya 15 calon DPD. Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, diucapkan 10 Juni 2024, membatalkan hasil DPD provinsi itu dan memerintahkan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan pemohon. Menurut pemberitaan detikSumut dan RMOL pada hari pelaksanaan, pemungutan ulang digelar Sabtu, 13 Juli 2024. KPU menetapkan hasilnya dalam Keputusan KPU 1050/2024 pada 28 Juli 2024: 16 calon dan 1.439.145 suara sah, turun dari 2.865.393 suara sah pada 14 Februari. Calon tambahan itu, yaitu pemohon yang diikutsertakan sesuai putusan MK, berada di peringkat keempat hasil pemungutan ulang. Karena tambahan satu calon inilah jumlah calon nasional 669, bukan 668.

Pilihan versi ini hampir tidak menggeser angka nasional. Tanpa Sumatera Barat, porsi suara di luar empat suara terbanyak 48,19 persen; dengan hasil 14 Februari yang dibatalkan, 48,21 persen.

Empat kursi, berapa pun pemilihnya

Jawa Barat dan Papua Selatan sama-sama mengirim empat anggota DPD. Di balik satu kursi Jawa Barat ada 8.928.725 pemilih terdaftar (DPT); di Papua Selatan 91.817. Selisihnya 97,24 kali. Dua puluh dua provinsi dengan pemilih paling sedikit, bersama-sama 32.446.395 pemilih, masih lebih kecil dari Jawa Barat saja, tetapi memegang 88 kursi DPD. Jawa Barat memegang 4. Pilih “Pemilih per kursi” di kartu di atas untuk melihat ke-38 provinsi.

Dalam kelompok besar, enam provinsi di Jawa memuat 56,82 persen pemilih terdaftar DPD dan memegang 15,79 persen kursi DPD; di DPR, porsi kursinya 52,76 persen. Enam provinsi di Papua memuat 2,15 persen pemilih dan juga memegang 15,79 persen kursi DPD; di DPR, 3,10 persen.

DPR juga tidak membagi kursi persis menurut jumlah pemilih, tetapi rentangnya jauh lebih sempit. Dengan pemilih terdaftar yang sama, satu kursi DPR mewakili 435.471 pemilih di Papua Pegunungan dan 122.423 di Papua Selatan, atau 3,56 kali. Artikel Satu kursi, dua harga mendapat 3,74 kali per provinsi karena memakai DPT DPR, yang memuat 1.365.433 pemilih luar negeri di DKI Jakarta. Angka 4,62 kali di artikel itu dihitung per dapil, sehingga tidak setara dengan DPD yang dapilnya provinsi. Di 10 provinsi, kursi DPD (4) bahkan lebih banyak dari kursi DPR (3).

Selisih 97 kali itu bukan salah hitung, melainkan akibat desain. UUD 1945 Pasal 22C ayat (2) mengatur bahwa anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan seluruhnya tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Konstitusi tidak menyebut angka empat; ia menyerahkan pengaturannya kepada undang-undang. Menurut ikhtisar resmi Putusan MK 48/PUU-XXII/2024, angka empat diatur di Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 (UU MD3), dan Pasal 196 UU 7/2017 tentang Pemilu adalah tindak lanjutnya. Dalam putusan yang diucapkan 20 Agustus 2024 itu, Mahkamah menolak permohonan agar kursi DPD per provinsi menjadi lima dan menegaskan bahwa jumlahnya wewenang pembentuk undang-undang.

… didasarkan pada wilayah atau ruang, bukan … jumlah total penduduk atau pemilih.

Ikhtisar Putusan MK 48/PUU-XXII/2024, tentang dasar keterwakilan DPD

Yang bisa dan tidak bisa dibawa ke 2029

DPD dipilih lagi pada 2029, dalam pemilu nasional bersama DPR dan Presiden (lihat 2029, lalu 2031 atau 2032). Pola 2024 memberi beberapa pegangan, dengan batas yang jelas.

• Kursi keempat sering tipis. Pada 2024, 21 dari 38 provinsi memutus kursi keempat dengan selisih di bawah satu poin. Provinsi mana yang akan setipis itu pada 2029 tidak bisa dibaca dari data ini.
• Daftar calon 2029 belum ada. Sebaran suara 2024 tidak memprediksi siapa yang maju, apalagi siapa yang menang.
• Angka empat bisa berubah. Pembentuk undang-undang boleh mengubahnya selama totalnya tidak melewati sepertiga DPR. Dengan 580 kursi DPR dan 38 provinsi, batas itu 193,33 kursi, jadi paling banyak lima per provinsi (190 kursi). Artikel ini tidak memeriksa apakah ada rancangan perubahan undang-undang yang sedang dibahas.
• Jumlah provinsi bisa berubah. Kursi DPD adalah empat kali jumlah provinsi, jadi setiap provinsi baru menambah empat kursi dan mengubah rentang pemilih per kursi.
• Rasio 97,24 kali tidak diproyeksikan. Bahan artikel ini tidak memuat DPT atau proyeksi DPT 2029.