Pemilih disabilitas ada di TPS, tidak di SK

Setiap pemilih disabilitas tercatat oleh petugas di tingkat desa saat pemutakhiran data. Catatan itu naik ke kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Ketika DPT ditetapkan, kolomnya hilang: SK penetapan hanya memuat laki-laki, perempuan, dan total.

Angka disabilitas muncul lagi di tempat lain: laporan KPU daerah, siaran pers, dan berita. Atlas Demografi JARING mengumpulkannya dan hanya menerima angka yang jelas milik DPT Pilkada 2024. Banyak angka yang muncul di mesin pencari berasal dari DPT Pemilu Februari 2024 dan ditolak karena siklusnya berbeda.

Hasilnya: 11 dari 84 dapil DPR punya tabel disabilitas, dan hanya dua yang lengkap untuk seluruh wilayahnya. Sulawesi Tengah mencatat 15.425 pemilih disabilitas, atau 0,684 persen DPT. Jawa Timur I mencatat 11.792. Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan 16.523, tetapi angka itu hanya mencakup tiga dari lima kabupaten/kota.

Yang dibutuhkan di hari pemungutan

Bagi tim lapangan, persentase nasional tidak banyak membantu. Yang dibutuhkan adalah daftar TPS yang perlu jalur kursi roda, pendamping, atau alat bantu tunanetra. Data seperti itu hanya bisa dikumpulkan dari lapangan, TPS demi TPS.

Ketiadaan data bukan angka nol. Tanda "belum ada" di Atlas berarti belum ditemukan, bukan tidak ada pemilih disabilitas.

Aturan data JARING