Satu Keppres untuk KPU dan Bawaslu, paling lambat 12 Oktober

Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022–2027 mengucapkan sumpah pada Selasa, 12 April 2022. Masa jabatan mereka lima tahun, sehingga berakhir Senin, 12 April 2027. Undang-undang meminta Presiden membentuk tim seleksi calon pengganti mereka paling lambat enam bulan sebelumnya: Senin, 12 Oktober 2026, tiga hari sesudah tulisan ini terbit. Dari daftar yang disusun tim itu, DPR akan memilih orang-orang yang menyelenggarakan dan mengawasi Pemilu 2029.

Label di tulisan ini: BERLAKU norma atau fakta bersumber, USULAN permohonan atau rancangan resmi yang belum diputus, WACANA pernyataan atau pendapat, SKENARIO hitungan redaksi atau batas paling lama, bukan prediksi.

Apa yang berubah: tenggatnya tiba

BERLAKU Pasal 22 ayat (8) UU 7/2017 menyatakan pembentukan tim seleksi "ditetapkan dengan keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU". Jabatan anggota KPU dihitung sejak pengucapan sumpah dan berlangsung lima tahun (Pasal 10 ayat (8)–(9)); aturan yang sama berlaku untuk Bawaslu (Pasal 92 ayat (12)–(13)).

SKENARIO Hitungan JARING: sumpah 12 April 2022 ditambah lima tahun memberi akhir masa Senin 12 April 2027, dan enam bulan sebelumnya adalah Senin 12 Oktober 2026. Anggota KPU Iffa Rosita menyebut tanggal yang sama di sidang Mahkamah Konstitusi pada 26 Agustus 2026: "Masa jabatan KPU RI berakhir di 12 April 2027. Artinya, di 12 Oktober paling lambat."

Per Jumat 2 Oktober 2026 pukul 09.18 WIB, Keppres tim seleksi untuk masa jabatan 2027–2032 tidak ditemukan di JDIH Kementerian Sekretariat Negara maupun di berita yang terindeks Google News. Laman Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, dan presidenri.go.id tidak dapat diperiksa saat itu.

WACANA Dua pernyataan mendahului tenggat ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, 14 Agustus 2026: "kita menyambut kemungkinan pansel dari KPU yang akan dimulai pada bulan Oktober." Pasal 22 menempatkan pembentukan tim seleksi pada Presiden. Komisioner KPU August Mellaz, 1 September 2026: seleksi penyelenggara Pemilu 2029 "akan tetap berjalan di atas kerangka undang-undang yang lama, terlepas dari nasib pembahasan RUU Pemilu di DPR." BERLAKU Pernyataan itu sejalan dengan hukum yang berlaku: pasal-pasal seleksi di UU 7/2017 tidak diubah oleh Perppu 1/2022.

USULAN Di Mahkamah Konstitusi, Perludem dan empat pemohon perseorangan menguji frasa "memperhatikan" dalam pasal-pasal keterwakilan perempuan 30 persen, lewat perkara 265/PUU-XXIV/2026. Yang diuji antara lain Pasal 22 ayat (1) tentang tim seleksi, Pasal 10 ayat (7) tentang KPU, dan Pasal 92 ayat (11) tentang Bawaslu. Pemohon meminta frasa itu dimaknai "memuat", dan dalam petitum provisi meminta perkara diprioritaskan untuk "proses rekrutmen penyelenggara pemilu periode 2027-2032". Sidang ketujuh pada 9 September 2026 dinyatakan sebagai sidang terakhir, dan kesimpulan para pihak paling lambat Kamis 17 September. Per 2 Oktober 2026 pukul 09.07 WIB, laman tracking perkara MK belum mencantumkan jadwal putusan.

Bukti dan konteks: satu tim, dua lembaga

BERLAKU Pasal 118 berbunyi: tim seleksi Pasal 22 "selain menyeleksi calon anggota KPU juga menyeleksi calon anggota Bawaslu pada saat yang bersamaan." Tidak ada tenggat Keppres tersendiri untuk Bawaslu, dan anggota kedua lembaga bersumpah pada hari yang sama. Laporan Tempo 7 Juli 2026 menulis bahwa pembentukan tim seleksi calon anggota Bawaslu diatur "Pasal 118 ayat (8)". Pasal 118 tidak memiliki ayat dan tidak memuat tenggat sendiri; batas enam bulan untuk satu tim itu ada di Pasal 22 ayat (8).

BERLAKU Tim seleksi berjumlah paling banyak 11 orang: 3 dari unsur pemerintah, 4 akademisi, dan 4 dari unsur masyarakat (Pasal 22 ayat (1) dan (3)). Anggotanya berpendidikan paling rendah S-1, berusia paling rendah 40 tahun, tidak sedang menjabat Penyelenggara Pemilu, dan dilarang mencalonkan diri sebagai anggota KPU. Ayat (1) juga meminta Presiden "memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)".

BERLAKU Satu-satunya preseden di bawah UU 7/2017 adalah seleksi 2021–2022. Keppres 120/P/2021 ditetapkan Jumat 8 Oktober 2021, tiga hari sebelum Senin 11 Oktober 2021, tanggal enam bulan sebelum masa anggota lama berakhir. Saat mengumumkannya, Menteri Dalam Negeri menyebut keputusan itu harus ada "paling lambat sebelum 11 Oktober". Konsiderans Keppres itu merujuk Pasal 22 dan Pasal 118 sekaligus; diktumnya menaruh sekretariat serta biaya tim di Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri mengumumkan susunannya Senin 11 Oktober: 11 orang, 3 di antaranya perempuan menurut ANTARA dan berkas perkara 265.

Pendaftaran dijadwalkan 18 Oktober sampai 15 November 2021. Tes tertulis digelar 24 November, dan pada 3 Desember 28 calon anggota KPU serta 20 calon anggota Bawaslu dinyatakan lulus tes tertulis dan psikologi. Tim menyerahkan 14 dan 10 nama kepada Presiden pada 6 Januari 2022, 90 hari sesudah Keppres dan dua hari sebelum batas tiga bulan. Menurut pemberitaan, Komisi II DPR menguji kelayakan pada 14–16 Februari dan paripurna mengesahkan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu pada 18 Februari. Keppres pengangkatan ditetapkan 21 Maret, dan pelantikan berlangsung Selasa 12 April 2022 di Istana Negara, sehari sesudah masa anggota lama berakhir. Dari Keppres tim seleksi sampai pelantikan: 186 hari.

SKENARIO Tiga puluh persen dari 11 adalah 3,3 orang, dan UU tidak menyebut cara membulatkannya. Dibulatkan ke bawah, atau ke bilangan bulat terdekat, hasilnya 3 perempuan: 27,27 persen, di bawah 30 persen. Dibulatkan ke atas, hasilnya 4: 36,36 persen. Tim seleksi 2021 memuat 3 perempuan.

WACANA Para pihak perkara 265 membaca frasa itu berbeda. Keterangan Presiden yang dibacakan di MK pada 18 Agustus 2026 menyebut afirmasi sebagai "tie-breaker berbasis konstitusional, bukan sebagai pengganti seluruh mekanisme merit", dengan merujuk Putusan MK 74/PUU-XI/2013. DPR, pada sidang 9 September, menyatakan afirmasi "telah memiliki daya ikat pada tahapan penentuan akhir"; karena pembentukan tim seleksi terikat tenggat, 30 persen menurut DPR bukan "angka yang harus dicapai sebagai syarat berkelanjutan". Titi Anggraini, ahli yang diajukan pemohon, berpendapat frasa "paling sedikit" mengharuskan pembulatan ke atas.

Mengapa penting: penyelenggara Pemilu 2029

BERLAKU Masa jabatan anggota hasil seleksi ini, 2027–2032, mencakup Pemilu 2029. Rincian tahapan pemilu diatur dengan Peraturan KPU (Pasal 167 ayat (8)), dan tahapan dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara (ayat (6)). Hari pemungutan 2029 belum ditetapkan. WACANA Komisioner KPU August Mellaz, dalam Forum Populi yang diberitakan ANTARA 1 September 2026, memperkirakan tahapan mulai sekitar Juni 2027 dan menyebut proses ini seleksi penyelenggara Pemilu 2029; perkiraan itu belum dituangkan dalam PKPU. SKENARIO Bila perkiraan itu tepat, awal tahapan jatuh sekitar dua bulan sesudah masa jabatan anggota sekarang berakhir pada 12 April 2027. Ini pembacaan kalender, bukan klaim tentang siapa yang menyusun peraturan tahapan. Tulisan Senin, 5 Oktober menghitung ruang waktu sebelum batas 20 bulan itu dari sisi RUU Pemilu, dan 2029, lalu 2031 atau 2032 menggambar jadwal sesudahnya.

BERLAKU Tim seleksi menentukan daftar yang akan dipilih DPR. Ia menyerahkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu kepada Presiden, yang mengajukannya ke DPR paling lama 14 hari sesudah menerimanya. DPR memilih 7 dan 5 orang lewat uji kelayakan dan kepatutan, berurutan menurut peringkat, paling lama 30 hari kerja; DPR boleh menolak sekali dan meminta nama tambahan. Susunan tim seleksi sendiri ditetapkan Presiden lewat Keppres.

Data seleksi lalu menunjukkan di tahap mana proporsi perempuan berubah. Di jalur KPU, perempuan adalah 10 dari 28 calon yang lulus tes tertulis dan psikologi (35,71 persen), 4 dari 14 nama yang diserahkan kepada Presiden (28,57 persen), dan 1 dari 7 anggota terpilih (14,29 persen). Di jalur Bawaslu: 6 dari 20, 3 dari 10, lalu 1 dari 5.

Dalam poin persen, penurunan terbesar di kedua jalur terjadi antara daftar yang diserahkan kepada Presiden dan anggota yang terpilih. Angka-angka ini dikutip hakim dan ahli dalam persidangan perkara 265. Datanya sendiri tidak menjelaskan sebabnya.

Yang belum dapat disimpulkan

Apakah tenggat dipenuhi. "Belum ditemukan" tidak sama dengan "belum ditetapkan". Pada 2021, Keppres ditetapkan Jumat dan baru diumumkan Senin, tiga hari kemudian. Keppres bernomor "/P" juga tidak selalu diunggah ke JDIH Setneg: Keppres pengangkatan anggota KPU 33/P/2022 pun tidak ada di sana. Tanggal penetapan baru bisa dibandingkan dengan tenggat sesudah Keppres-nya diumumkan.

Tenggat bisa dibaca dua cara. Menurut hitungan tanggal yang sama, batasnya Senin 12 Oktober 2026, tanggal yang juga disebut anggota KPU di MK. Menurut bacaan yang dipakai Menteri Dalam Negeri pada 2021, keputusan harus ada "paling lambat sebelum" tanggal enam bulan itu, sehingga batasnya Minggu 11 Oktober 2026. Keppres bertanggal Senin 12 Oktober tepat waktu menurut bacaan pertama dan lewat sehari menurut bacaan kedua. Keppres bertanggal paling lambat 11 Oktober memenuhi keduanya.

Akibat hukum bila Keppres terbit sesudah tenggat. UU tidak mengaturnya, dan riset JARING tidak menemukan sumber yang membahasnya. Tulisan ini tidak menilai kepatuhan sebelum tanggal penetapan Keppres diketahui.

Putusan perkara 265. Jadwalnya belum ada. Apakah amarnya akan berlaku untuk tim seleksi yang sudah atau akan dibentuk tidak bisa diduga dari berkas perkara.

Siapa anggota tim seleksi. JARING tidak berspekulasi tentang nama maupun latar belakang anggota tim seleksi 2027–2032.

Aturan pembulatan 30 persen. UU tidak menyebutnya. Pemerintah dan DPR merujuk Putusan MK 74/PUU-XI/2013, yang menurut keduanya tidak memaknai "memperhatikan" sebagai kewajiban mutlak. Teks putusan itu belum dibaca langsung untuk tulisan ini.

Yang kami pantau

• Keppres tim seleksi 2027–2032: nomor, tanggal penetapan (dibandingkan dengan 12 Oktober 2026), serta tanggal dan pihak yang mengumumkan. Pada 2021, pengumuman disampaikan Menteri Dalam Negeri.
• Susunan tim: jumlah anggota (paling banyak 11), unsur (3 pemerintah, 4 akademisi, 4 masyarakat), dan jumlah perempuan. Tiga perempuan berarti 27,27 persen, empat berarti 36,36 persen.
• Jadwal kerja tim: pengumuman pendaftaran, dan penyerahan 14 nama calon KPU dan 10 nama calon Bawaslu kepada Presiden paling lama tiga bulan sesudah tim terbentuk.
• Perkara MK 265/PUU-XXIV/2026: jadwal dan amar putusan, terutama bagian tentang Pasal 22 ayat (1).
• Tahap DPR: surat Presiden ke DPR (paling lama 14 hari sesudah menerima nama) dan jadwal uji kelayakan Komisi II (paling lama 30 hari kerja).