Tidak dapat diterima, karena pemohonnya bukan pasangan calon

Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Amarnya tiga butir: eksepsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon tentang kedudukan hukum dikabulkan, eksepsi selebihnya ditolak, dan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Dasarnya kedudukan hukum. Menurut Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023, pemohon sengketa hasil pemilu presiden adalah pasangan calon, sedangkan kedua belas pemohon perkara ini adalah satu perkumpulan, satu partai politik, dan sepuluh perseorangan.

Tulisan ini menjelaskan prosedurnya: siapa yang berhak memohon, apa yang diputus, apa yang hanya ada di pertimbangan, dan siapa saja yang bergerak sesudahnya. Tulisan ini tidak menilai keabsahan dokumen pendidikan siapa pun dan tidak menyimpulkan benar atau salahnya pihak mana pun. Label yang dipakai: BERLAKU putusan, norma, atau fakta bersumber; USULAN rencana atau jadwal yang belum pasti; WACANA pernyataan atau niat. Proses lembaga yang hasilnya belum ada ditandai dengan kata (proses), pernyataan lembaga dengan (pernyataan resmi). Tidak ada SKENARIO dalam tulisan ini. Kutipan dari bagian pertimbangan selalu ditandai sebagai pertimbangan.

Apa yang diputus: tiga butir amar

Dalam Eksepsi
1. Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum;
2. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Amar Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, hlm. 378

BERLAKU Amar adalah satu-satunya bagian yang merupakan putusan. Amar ini tidak memuat kata ijazah, diskualifikasi, atau nama lembaga lain. Alasannya ada di konklusi (bagian 4, hlm. 377–378): eksepsi kewenangan Mahkamah dan eksepsi tenggang waktu "tidak beralasan menurut hukum", sedangkan eksepsi kedudukan hukum "beralasan menurut hukum", sehingga para Pemohon dan Pihak Terkait "tidak memiliki kedudukan hukum". Satu catatan teks: konklusi [4.5] menyebut eksepsi lainnya "tidak dipertimbangkan", sedangkan amar butir 2 menolak eksepsi "untuk selain dan selebihnya". Tulisan ini mengutip amar apa adanya.

Mengapa "tidak dapat diterima" dan bukan "ditolak"? Pasal 77 UU 24/2003 tentang MK membedakan keduanya. Bila pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat Pasal 74, "amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima" (ayat (1)). Amar "ditolak" dipakai bila permohonan tidak beralasan (ayat (4)). Putusan ini tidak mengutip Pasal 77; pasal itu kami sebut untuk menjelaskan rumusan amarnya. Karena itu tulisan ini tidak memakai frasa "MK menolak permohonan".

Putusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim konstitusi pada Senin, 5 Oktober, dan diucapkan sehari kemudian, selesai pukul 20.58 WIB (hlm. 379). Putusan tidak memuat pendapat berbeda (dissenting opinion) maupun alasan berbeda (concurring opinion).

Siapa yang berhak memohon

BERLAKU Pasal 74 ayat (1) UU MK mengenal tiga jenis pemohon sengketa hasil pemilu: perseorangan calon anggota DPD (huruf a), "pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden" (huruf b), dan partai politik peserta pemilu (huruf c). Untuk pemilu presiden, PMK 4/2023 Pasal 3 ayat (1) menyatakan pemohon "adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden"; ayat (3) menyatakan Pihak Terkait juga pasangan calon. PMK 2/2024 mengubah sejumlah pasal PMK 4/2023, tetapi tidak Pasal 3.

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan norma Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024 adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pertimbangan, paragraf [3.7.2], hlm. 377 (bukan amar)

Mahkamah merumuskan para Pemohon sebagai organisasi masyarakat sipil berbentuk perkumpulan (Pemohon I, Komite Independen Pemantau Pemilu/KIPP), partai politik (Pemohon II, Partai Ummat), dan perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon III sampai XII). Enam dari sepuluh perseorangan itu, menurut permohonan dan berita Humas MK, tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Permohonan sendiri mengakui, "Para Pemohon memang bukan pasangan calon" (hlm. 31), lalu meminta "penafsiran eksepsional yang kasuistis dan terbatas" (hlm. 32). Mahkamah tidak mengabulkannya.

Bagaimana dengan partai politik? Pasal 74 ayat (1) huruf c memang menyebut partai politik peserta pemilu, tetapi ayat (2) huruf c mengaitkan permohonan partai dengan "perolehan kursi partai politik". Ini bacaan kami atas teks UU, bukan alasan yang ditulis Mahkamah: putusan tidak membahas huruf c, dan untuk sengketa hasil pemilu presiden Mahkamah memakai huruf b. Pihak Terkait dalam perkara ini, Perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara (MILITAN GBRN), juga bukan pasangan calon, sehingga juga dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (hlm. 377).

Objek perkara ada empat keputusan KPU: penetapan pasangan calon (1632/2023), nomor urut (1644/2023), penetapan hasil pemilu nasional (360/2024, bertanggal 20 Maret 2024), dan penetapan pasangan calon terpilih (504/2024) (hlm. 361). Petitum meminta, antara lain, diskualifikasi calon wakil presiden, pembatalan keempat keputusan itu sepanjang menyangkut penetapan calon wakil presiden, pembatalan pelantikan, dan pemilihan wakil presiden oleh MPR (hlm. 364–365). Tidak satu pun dikabulkan. Hasil resmi Pemilu 2024 per wilayah, dengan dokumen KPU sumbernya, ada di Catatan 2024.

Urutan yang tidak biasa: pokok diperiksa sebelum eksepsi diputus

Tiga eksepsi diajukan terhadap permohonan ini: kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, dan kedudukan hukum. Mahkamah tidak memutus ketiganya lebih dulu. Dua di antaranya ditunda, dan Mahkamah menjelaskannya sendiri.

Oleh karena itu, Mahkamah menunda untuk menilai perihal tenggang waktu pengajuan perkara dan kedudukan hukum dimaksud. Dengan demikian, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pertimbangan, paragraf [3.2], hlm. 363 (bukan amar)

Alasannya, menurut paragraf yang sama, ada "keadaan khusus perihal keterpenuhan syarat calon" yang "tidak dipersoalkan atau didalilkan" dalam perkara sengketa hasil Pilpres 2024, dan keadaan itu "berkelindan dengan pokok permohonan". Mahkamah baru kembali ke kedua eksepsi itu di paragraf [3.7] (hlm. 376). Inilah sebabnya putusan yang amarnya "tidak dapat diterima" tetap memuat uraian pokok perkara, di hlm. 363–376.

Ketiga eksepsi utama berakhir berbeda. Kewenangan: ditolak. Menurut Mahkamah, objek perkara berupa keputusan KPU "secara formal merupakan kewenangan Mahkamah" (hlm. 361–362), dan dengan asas ius curia novit Mahkamah menolak melepaskan tanggung jawab dengan alasan tidak ada aturan tentang lembaga mana yang berwenang "setelah adanya pelantikan calon terpilih" (hlm. 362). Tenggang waktu: ditolak, walaupun Mahkamah menyatakan permohonan "telah melewati tenggang waktu". Batasnya, menurut Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2)–(3) PMK 4/2023 yang dirujuk Mahkamah, Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 24.00 WIB; permohonan diajukan 10 September 2026, 901 hari kemudian (hitungan JARING). Menurut Mahkamah, hal itu "hanya dibenarkan karena adanya keadaan/kejadian khusus dan asas ius curia novit" (hlm. 376–377). Kedudukan hukum: dikabulkan, karena para Pemohon bukan pasangan calon.

Yang hanya ada di pertimbangan

Bagian pertimbangan memuat penilaian Mahkamah atas pokok perkara. Bagian ini menjadi alasan putusan, tetapi bukan amar. Tiga kutipan berikut semuanya dari pertimbangan.

Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, … atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Pertimbangan, paragraf [3.5], hlm. 373 (bukan amar); elipsis menggantikan "madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan,"

Kalimat itu menyangkut dokumen dari luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan, dan dirumuskan Mahkamah sebagai tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan, berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan perkara ini. Rumusan serupa diulang di paragraf [3.6] (hlm. 375). Syarat yang dirujuk berbunyi: calon presiden dan wakil presiden "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat" (UU 7/2017 Pasal 169 huruf r), dan pendaftaran dilengkapi "bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah" (Pasal 227 huruf l). JARING tidak menilai keabsahan dokumen pendidikan siapa pun, dan amar putusan ini juga tidak memutusnya.

… Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon.

Pertimbangan, paragraf [3.6], hlm. 376 (bukan amar)

Alasannya, menurut paragraf [3.6], status calon berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, yang juga menandai berakhirnya tahapan pemilu (hlm. 375). Perkara ini, menurut Mahkamah, "secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden".

… secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pertimbangan, paragraf [3.6], hlm. 376 (bukan amar)

Paragraf [3.6] dan [3.7] tidak menyebut nama lembaga mana pun. Di bagian pertimbangan, DPR hanya muncul dalam uraian kerangka hukum pemilu (hlm. 360–361) dan judul objek perkara, sedangkan MPR hanya dalam petitum pemohon (hlm. 365). Paragraf [3.7] memakai rumusan serupa: "keadaan khusus yang menjadi kewenangan lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 untuk menindaklanjuti fakta tersebut" (hlm. 376). Lembaga mana yang dimaksud adalah tafsiran, dan tulisan ini tidak menafsirkannya.

Ada satu bagian pertimbangan yang menyangkut cara kerja penyelenggara. Menurut Mahkamah, KPU tidak mengklarifikasi seluruh dokumen pencalonan dengan alasan dokumen itu dikeluarkan instansi berwenang (asas presumptio iustae causa, hlm. 373–374). Asas itu, kata Mahkamah, "perlu diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian", dan pemeriksaan dokumen persyaratan "seharusnya dilengkapi juga dengan verifikasi faktual". Syarat "keraguan" dalam Pasal 42 ayat (2) PKPU 19/2023 dinilai "sangat bersifat subjektif dan tidak memiliki parameter yang dapat diukur secara objektif dan akuntabel" (hlm. 374). Ini juga pertimbangan, bukan perintah dalam amar.

Bukti dan konteks: 19 hari dari registrasi ke putusan

BERLAKU Permohonan diajukan Kamis, 10 September 2026, dan dicatat dalam e-BRPK sepekan kemudian, Kamis 17 September. Sehari sebelumnya, 16 September, Mahkamah menetapkan PMK 1/2026 khusus untuk jadwal perkara ini. Pasal 3 ayat (1) PMK itu menyatakan penetapan jadwal "tidak merupakan penilaian atau pendirian" Mahkamah tentang kewenangan, kedudukan hukum, tenggang waktu, objek, maupun pokok permohonan. Mahkamah menggelar lima sidang pemeriksaan, pada 21 dan 23 September serta 30 September, 1 Oktober, dan 2 Oktober.

Dari registrasi ke pengucapan berselang 19 hari kalender. Dalam hari kerja, jaraknya 13 hari bila hari registrasi tidak dihitung, atau 14 hari bila dihitung; tidak ada libur nasional atau cuti bersama di rentang itu. Pasal 78 huruf a UU MK dan Lampiran PMK 1/2026 meminta perkara diputus paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat. Putusan diucapkan dalam batas itu. Aturannya tidak menjelaskan apakah hari pencatatan ikut dihitung, dan putusan sendiri tidak menyebut batas 14 hari kerja.

Jadwal awal dalam PMK 1/2026 punya dua cabang. Bila pemeriksaan tidak dilanjutkan, sidang putusan dijadwalkan 28–29 September. Yang terjadi adalah cabang kedua, "jika pemeriksaan dilanjutkan": pemeriksaan lanjutan 29 September–1 Oktober, RPH 2–5 Oktober, dan sidang putusan 5–6 Oktober. Satu sidang, 2 Oktober, berada di luar rentang pemeriksaan lanjutan itu. Pasal 2 PMK 1/2026 menyatakan jadwal "dapat diubah dan disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi penanganan permohonan".

Sesudah 6 Oktober: siapa bergerak, dengan status apa

KPU (pernyataan resmi). Dalam siaran pers 7 Oktober 2026, KPU di bawah Ketua Mochammad Afifuddin menyatakan menghormati putusan ini, "baik amar maupun seluruh pertimbangan hukumnya". KPU menyatakan PKPU 19/2023 "masih tetap sah dan berlaku", menyebut tidak menemukan keadaan "keraguan" sehingga tidak melakukan klarifikasi menurut Pasal 42 ayat (2), dan menghormati pertimbangan Mahkamah di halaman 374 "dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan". Siaran pers itu juga menyatakan KPU menghormati pelaksanaan kewenangan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UUD.

DKPP (proses). Menurut rilis DKPP 11 Oktober 2026, aduan pertama tentang persyaratan dalam pilpres masuk 8 dan 9 Oktober. Aduan 038 diajukan Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia terhadap Ketua dan lima Anggota KPU; aduan 039 diajukan Yayasan Dewi Keadilan terhadap enam pimpinan KPU dan lima pimpinan Bawaslu. Rilis DKPP 14 Oktober 2026 menambah tiga aduan, sehingga jumlahnya lima: aduan 041 dan 044 (13 Oktober) terhadap Ketua dan lima Anggota KPU, dan aduan 045 (14 Oktober) terhadap Ketua dan seluruh Anggota KPU. Pengadu 045 antara lain pengurus KIPP dan Partai Ummat serta anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kelompok yang juga ada di antara para Pemohon perkara MK ini. Menurut rilis itu, aduan 038 dan 039 sudah diverifikasi administrasi pada 13 Oktober, tetapi hasilnya tidak disebut; aduan yang memenuhi syarat "akan diberikan nomor pengaduan dan dilanjutkan ke tahap verifikasi materiel". Sampai 16 Oktober belum ada yang diregistrasi sebagai perkara, dan jadwal sidang DKPP tidak memuat perkara terhadap KPU atau Bawaslu RI terkait putusan ini. Aduan adalah dalil pengadu, bukan temuan DKPP.

WACANA Komisi II DPR. Wakil Ketua Komisi II Bahtra Banong, 8 Oktober 2026, menurut ANTARA: "Kami tentu akan mempelajari dan mengkaji secara komprehensif apa-apa yang menjadi keputusan MK …" Kepada Hukumonline ia menyebut Komisi II "secara resmi" belum menerima salinan putusan. Ini pernyataan niat; belum ada keputusan atau jadwal pembahasan khusus tentang putusan ini yang kami temukan. Kerja Panja RUU Pemilu dan batas waktunya kami hitung di Dua puluh bulan, dihitung mundur.

USULAN Agenda panja. Liputan6 (5 Oktober 2026, sehari sebelum putusan) memberitakan agenda Panja RUU Pemilu, antara lain rapat dengar pendapat dengan KPU pada 2 November dan kunjungan ke MK untuk konsultasi penyusunan RUU Pemilu pada 4 November. Jadwal itu belum kami temukan dalam dokumen resmi Komisi II, dan tidak diketahui apakah putusan ini akan dibahas di sana.

Mengapa relevan: syarat calon dan jalur sengketa menuju Pemilu 2029

Putusan ini menunjukkan batas jalur sengketa hasil. BERLAKU Menurut UU MK yang berlaku, permohonan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon dan diputus dalam 14 hari kerja (Pasal 78 huruf a). Batas pengajuan yang dipakai Mahkamah dalam putusan ini adalah Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2)–(3) PMK 4/2023: paling lama 3 hari setelah KPU menetapkan perolehan suara, dengan hari berlaku sampai pukul 24.00 WIB. UU MK sendiri menyebut 3 × 24 jam sejak penetapan hasil diumumkan (Pasal 74 ayat (3)). Persoalan syarat calon yang baru diajukan sesudah pelantikan, menurut pertimbangan Mahkamah, tidak lagi tepat masuk rezim itu.

Pertanyaan berikutnya ada pada aturan pencalonan untuk Pemilu 2029, yaitu pemilu nasional untuk presiden, DPR, dan DPD. WACANA Panja RUU Pemilu Komisi II sedang menyusun rancangan, dan Wakil Ketua Komisi II menyatakan akan mengkaji putusan ini. Apakah RUU akan mengubah syarat pendidikan calon, dokumen yang wajib dilampirkan, atau cara KPU memverifikasinya belum diketahui. Pertimbangan tentang "verifikasi faktual" dan parameter "keraguan" menyentuh peraturan KPU, sedangkan KPU, dalam siaran persnya, menyatakan PKPU 19/2023 tetap sah. Anggota KPU dan Bawaslu yang akan menyelenggarakan dan mengawasi Pemilu 2029 akan diseleksi lebih dulu; tenggat tim seleksinya dibahas di Satu Keppres untuk KPU dan Bawaslu.

Yang belum dapat disimpulkan

• Lembaga mana yang dimaksud. Pertimbangan menyebut "lembaga yang memiliki kewenangan … sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945" tanpa nama. Setiap penyebutan nama lembaga adalah tafsiran, bukan isi putusan.
• Keabsahan dokumen pendidikan. Di luar cakupan tulisan ini. Amar tidak memutusnya; pertimbangan merumuskannya sebagai tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan tentang dokumen luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan.
• Hasil lima aduan di DKPP. Menurut rilis 14 Oktober 2026, aduan 038 dan 039 sudah diverifikasi administrasi, tetapi hasilnya belum diumumkan; aduan 041, 044, dan 045 baru diterima. Apakah ada yang memenuhi syarat untuk diregistrasi sebagai perkara, dan kapan sidangnya, belum diketahui.
• Arah RUU Pemilu. Belum diketahui apakah syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden, dokumen pendaftarannya, atau tata cara verifikasinya akan diubah.
• Tindak lanjut KPU atas pertimbangan hlm. 374. KPU menyatakan menghormatinya untuk perbaikan ke depan, tetapi belum ada rancangan perubahan peraturan yang kami temukan.

Yang kami pantau

• DKPP: hasil verifikasi administrasi kelima aduan (038, 039, 041, 044, 045), nomor registrasi perkara bila ada, dan jadwal sidang. Menurut rilis 14 Oktober, hasil verifikasi yang belum atau tidak memenuhi syarat diberitahukan paling lambat lima hari kerja sesudah verifikasi, dan pengadu yang belum memenuhi syarat diberi paling lama tujuh hari kerja untuk melengkapi.
• Komisi II DPR dan Panja RUU Pemilu: hasil kajian yang dinyatakan 8 Oktober, penerimaan salinan resmi putusan, rapat dengar pendapat dengan KPU (2 November), dan kunjungan konsultasi ke MK (4 November) bila jadwal itu dikonfirmasi.
• Draf RUU Pemilu: pasal syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden, pasal dokumen pendaftaran (padanan Pasal 227 huruf l UU 7/2017), dan ketentuan verifikasi dokumen.
• KPU: rancangan peraturan pencalonan untuk Pemilu 2029, khususnya rumusan pengganti syarat "keraguan" dalam Pasal 42 ayat (2) PKPU 19/2023.